14 Oktober 2016 06:02 wib
  • pendidikan

KEBERADAAN MAJALLAT AL-AHKAM Al-‘ADLIYAH DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

 

Zulkarnain Abdurrahman

Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU Medan

 

Abstrak

Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam pertama yang dikodifikasi pada tahun 1293 H/ 1876 M oleh pemerintah Turki Usmani. Kemunculannya disebabkan banyaknya undang-undang hasil adopsi dari Barat yang berlaku di Kerajaan Turki Usmani saat itu. Kekosongan hukum dalam bidang perdata membuat para ulama berinisiatif untuk mengkodifikasikan hukum perdata Islam dari madzhab Hanafi dan beberapa pendapat madzhab lainnya yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kitab ini mengatur dan membahas masalah muamalat menurut Islam dan memuat sedikit tentang hukum peradilan yang terdiri dari sebuah Muqaddimah dan 16 kitab dan diuraikan dalam 1851 pasal yang disusun dengan sistematika kitab hukum modern.  Kitab ini tidak hanya berlaku di Turki Usmani saja, tetapi juga di beberapa negara Islam yang berada di bawah kekuasaannya seperti Yordania, Suriah dan Lebanon. Dan masa berlakunya berakhir pada tahun 1926 ketika Kamal Attaturk berhasil menghapus hukum Islam sebagai agama resmi negara dengan program sekulerisasinya. Keberadaan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah merupakan tonggak awal sejarah pengkodifikasian hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang modern yang mempunyai kekuatan imperatif untuk dilaksanakan oleh negara, sekaligus membuka jalan bagi munculnya usaha pengkodifikasian hukum Islam.

Kata Kunci: Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah dan Perkembangan Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Persoalan vital terkait hukum Islam adalah bagaimana manusia memahami dan menerjemahkan bahasa wahyu ke dalam bentuk norma, nilai atau aturan-aturan yang dapat dipahami manusia dengan segala pluralitasnya. Usaha penerjemahan bahasa wahyu ke dalam bahasa manusia ini kemudian melahirkan berbagai macam konfigurasi hukum (dalam bahasa manusia) yang berbeda-beda, yang merupakan bacaan konstekstual dan situasional manusia atas bahasa wahyu tersebut. Perbedaan konfigurasi ini adalah sesuatu yang wajar dan harus terjadi, mengingat manusia memiliki relatifitas yang sangat besar dalam menangkap absolutisme pesan-pesan wahyu tersebut. Namun hal yang harus diperhatikan dalam proses pemahaman ini adalah  bahwa manusia harus mampu berempati dan memahami apa yang diinginkan oleh pembuat tasyri’, dengan kata lain manusia harus mampu memahami maqasid al-Syari’.[1]

Sementara itu dalam tataran aplikatifnya terlihat bahwa penerapan hukum Islam mengalami fluktuasi yang beragam pula di sepanjang sejarah. Pada masa awal, hukum syariatlah yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Kenyataan ini sedikit bergeser ketika proses modernisasi barat mulai mempengaruhi Negara-negara Islam. Umat Islam tidak lagi menerapkan hukum secara murni dan menyeluruh untuk mengatur kehidupan mereka, tetapi mengadopsi dan memasukkan hukum-hukum yang bersumber selain dari syariat (hukum Barat).[2]

Banyaknya undang-undang hasil adopsi dari Barat yang berlaku di Kerajaan Turki Usmani saat itu serta kekosongan hukum dalam bidang perdata membuat para ulama berinisiatif untuk mengkodifikasikan hukum perdata Islam dari madzhab Hanafi ke dalam bentuk undang-undang modern yang lebih mudah untuk dipahami. Dari sini disusunlah kemudian kitab undang-undang fenomenal yang dikenal dengan Majallat al-Ahkam al-Adliyah.

B. Proses Penyusunan Majallat Al-Ahkam Al-’Adliyah

Gerakan modernisasi di dunia Islam dimulai pada abad ke 19 M. Berbagai program reformasi dilakukan untuk menandingi Barat, khususnya di kerajaan Turki Usmani dimulai pertama kali oleh Sultan Mahmud II (1808-1839 M). Upaya modernisasi awal ini tidak meluas sampai seluruh bidang kehidupan kaum muslimin, tetapi hanya terbatas pada lembaga birokrasi militer negara. Reformasi ini diprakarsai, dirumuskan dan dilakukan oleh elit penguasa yang merupakan respon terhadap ancaman eksternal yaitu ekspansionisme Eropa bukan karena tekanan internal dari masyarakatnya sendiri yang menghendaki perubahan.[3]Pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan di kerajaan Turki Usmani pada abad ke 19 dan 20 selanjutnya.

Namun jauh sebelum itu penting untuk diperhatikan bahwa dalam bidang hukum telah terjadi proses legislasi besar-besaran di kerajaan Turki Usmani, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566 M) yang merupakan masa puncak kejayaan Turki Usmani. Legislasi pada masa ini berupa penghimpunan fatwa-fatwa dan yurisprudensi yang telah diputuskan dan diberi nama dengan qanun atau qanun namah. Karena pada masa ini hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqih, melainkan keputusan khalifah atau sultan yang diberikan terhadap sengketa yang terjadi di masyarakat.  Di samping itu ada juga keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat majlis legislatif selaku pemegang al-Sulthan al-Tasyri’iyah yang disetujui oleh khalifah. Bentuk hukum yang pertama disebut Idarah Saniyyah dan yang kedua di sebut Qanun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penguasa kerajaan Turki Usmani memiliki dua kekuasaan sekaligus, politik dan agama. Sultan adalah gelar kekuasaan politik sedangkan khalifah adalah gelar kekuasaan agama.

Namun setelah Sultan Sulaiman I wafat tidak ada lagi penggantinya yang memiliki kapasitas penguasa politik dan agama. Kemampuan politik penguasa berikutnya tidak diiringi dengan kemampuan di bidang agama, begitupula sebaliknya. Oleh karena itu dalam pemerintahan, mereka dibantu oleh Sadrazam (Sadr al-A’zham) untuk urusan kenegaraan dan Syaikh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syaikh al-Islam merupakan al-Sulthat al-Tasyri’iyah dalam kerajaan Turki Usmani saat itu.[4]

Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Usmani semakin lemah dan selalu mengalami kekalahan dari bangsa Eropa yang semakin kuat. Satu persatu daerah kekuasaannya seperti Serbia, Montenegro dan Hungaria lepas dan kembali ke tangan Eropa Timur. Di samping itu sultan-sultan Usmani sendiri memerintah dengan sikap absolut dan otoriter. Keadaan kerajaan Usmani saat itu digambarkan oleh sebagian penulis sebagai orang sakit dari Eropa.

Untuk mengatasi keadaan ini, sebagian intelektual Turki Usmani yang dipelopori antara lain Rifat Pasya (1807-1856 M), Fuad Pasya (1815-1868 M) dan Ali Pasya (1815-1871 M) yang sebagai para pemuka tanzhimat maengadakan pembaharuan  dalam bidang hukum dan perundang-undangan.[5] Mereka berpandangan bahwa  Kerajaan Usmani mundur disebabkan karena pemerintahan yang absolut dan tidak adanya peraturan dan undang-undang yang dapat mengatur dan menjamin kehidupan sosial. Oleh sebab itu upaya penyelamatan Turki Usmani dari kehancuran adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan. Dan karena peradaban Barat lebih maju dan teratur, maka penciptaan undang-undang haruslah mengacu pada undang-undang barat. Pada periode mereka inilah (1839-1880 M) diciptakan berbagai undang-undang baru dan membuka peluang bagi masuknya pengaruh asing dalam undang-undang usmani.

Atas usaha dan pengaruh dari kelompok ini, pada tahun 1839 lahirlah Hatt-I Syerif Gulhane (Piagam Gulhane) pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1839-1861 M). Piagam ini bertujuan untuk menjamin hak seluruh lapisan masyarakat demi ketentraman hidup, harta dan kehormatan seluruh warga negara. Selanjutnya tahun 1856 lahir pula Hatt-I Humayyun Piagam Humayyun) yang selain memperkuat Piagam Gulhane juga memberikan hak yang sama kepada warga negara non muslim (kristen Eropa) dengan penduduk Usmani Muslim. Piagam Humayyun ini lahir karena desakan dari negara-negara Eropa (barat) yang berhasil mengalahkan Turki Usmani dalam beberapa pertempuran.[6]

Berdasarkan kedua piagam ini, berturut-turut lahirkah undang-undang lainnya yang banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum barat terutama Perancis dan Italia. Code Napoleon yang berhasil dikodifikasi pada abad ke 19 ini banyak memberikan pengaruh bagi kerajaan Usmani, antara lain dalam hal-hal berikut :

       1.  Undang-undang Perdagangan.

Pada tahun 1850 pemerintah Usmani menyusun undang-undang hukum dagang untuk memenuhi kebutuhan perdagangan moderen. Dalam penyusunan ini mereka mengadopsi dari Code Napoleon dengan sedikit penyederhanaan. Tahun 1860 dikeluarkan pula peraturan-peraturan perdagangan secara khusus, antara lain tentang penukuran uang, peraturan tentang bursa, makelar, peraturan tentang pailit, jaminan (borg) dan peraturan tentang saham.

       2. Undang-undang Pertanahan.

Pada tahun 1858 dikelurkan undang-undang pertanahan Amiriyya yang tanahnya dikuasai negara dan hak pengelolaannya bagi perseorangan. Undang-undang ini diambil dari undang-undang Jerman dan undang-undang Swiss. Undang-undang ini menyalahi ketentuan syariat tentang pemindahan yang sama antara suami dan istri dan antara laki-laki dan perempuan.

       3.  Undang-undang Hukum Pidana

Pada tahun 1840 dikeluarkan undang-undang hukum pidana yang bersumber dari syariat dan adat setempat. Kemudian pada tahun 1858 dikeluarkan hukum baru pengganti hukum diatas yang diambil dari kitab undang-undang hukum pidana perancis.

       4.  Undang-undang Perdagangan laut.

Pada tahun 1863 dikeluarkan undang-undang perdagangan laut yang diadopsi dari undang-undang Perancis, Belanda dan Portugis.

       5.  Undang-undang Hukum Acara

Pada tahun 1861 dikeluarkan hukum acara perdagangan yang diambil dari KUH Perancis dengan perubahan dan penyederhanaan. Pada tahun 1879 dikeluarkan pula KUH Acara Pidana yang pada dasarnya juga diadopsi dari hukum Perancis dengan beberapa perubahan.

       6.  Undang-undang Lain.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dikeluarkan pula peraturan perundang-undangan lainnya mengenai hukum sipil yang bermacam-macam. Diantaranya peraturan mengenai administrasi negara, tata usaha, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, kepegawaian dan lain-lain. Semua perundang-undnagan ini terkumpul dalam himpunan undang-undang yang dinamakan dustur  yang dikumpulkan pada tahun 1871.[7] Semua peraturan perundang-undangan yang baru ini diterapkan pada peradilan yang bernama Mizonia yang beada dibawah kewenangan kementrian Kehakiman. Hal ini setahap demi setahap mengeser kedudukan hukum agama yang berada dibawah kekuasaan Syaikh Al-Islam.

            Para pemuka tanzimat juga berupaya mengadakan sekulerisasi terhadap hukum perdata. Mereka ingin menerapkan undang-undang hukum perdata yang diadopsi dari hukum sipil Perancis. Namun upaya ini mendapat reaksi keras dari kalangan ulama. Di antara yang paling keras menentang adalah Ahmad Jawdat Pasya (1822-1895 M). Menurut Jawdat, agama dan budaya rakyat Turki Usmani adalah Islam oleh karena itu orang-orang Turki Usmani tidak dapat menciptakan lembaga-lembaga sosial yang menolak peranan Islam. Pemecahan yang tepat untuk mengatasi kemunduran orang-orang Turki adalah dengan memoderinisasi perangkat teknologi disamping menjaga Islam sebagai identitas Turki Usmani dan inti pembangunan masyarakat. Banyaknya jumlah orang barat yang datang dan berkunjung ke Turki tidak dapat dijadikan alasan memakai hukum sipil Perancis.

            Akhirnya pemerintah memutuskan hukum perdata yang hendak disusun haruslah berdasarkan syariat Islam, setelah berlangsung perdebatan antara kelompok tanzimat dan para ulama. Untuk inilah pada tanggal 12 Zulhidjah 1285 H atau 1869 M secara resmi dibentuk komite yang bernama Jam’iiyyah al- Majallah dibawah pimpinan Ahmad Jawdat Pasya (Pengawas Diwan Al Ahkam Adliyyah).[8]  Namun keanggotaan komite ini dianggap tidak mewakili aspirasi Syaikh Al-Islam, ulama tradisional maupun kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Karena itu keberadaannya diperotes oleh Syaikh Al-Islam, Halim Fahmi. Menurutnya pengadaan kompilasi hukum perdata tersebut adalah wewenangnya, bukan wewenang dewan perancang hukum yang membentuk komite ini. Akibat protes ini, tugas-tugas komite berhenti pada tahun 1870. Namun demikian sampai tahun 1869 komite telah berhasil membuat bagian mukaddimah dari Majallat Al Ahkam.

            Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan pada keanggotaan komite. Jumlah anggotanya ditambah dan setiap anggota dibagi kedalam seksi-seksi yang dipimpin oleh kordinatornya masing-masing. Dan hasil kerja komite ini berupa kodifikasi hukum perdata yang disebut Majallat Al Ahkam Adliyyah (Supreme Council of Yudicial Ordonance). Kemudian pada tanggal 26 Sya’ban 1292 H/ 1876 M, Majalah ini diundangkan oleh Sulthan Abdul Hamid II. Dengan pengundangan  (Taqnin) ini, maka resmilah Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah ini menjadi qanun yang mempunyai kekuatan hukum formal dan bersifat imperatif bagi warga Turki Usmani untuk dilaksanakan.

C. Kandungan Majallat Al-Ahkam Al-’Adliyyah dan Penerapannya

            Pada dasarnya penyusunan Kitab Undang-undang hukum perdata Majallat al-Ahkam oleh komite Jam’iyyah al-Majallah bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan yang tidak mengandung unsur-unsur perbedaan dan perselisihan. Dengan kata lain kodifikasi hukum perdata Islam ini bertujuan agar terciptanya unifikasi atau keseragaman dalam proses pengambilan keputusan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling baik dalam madzhab Hanafi dan beberapa pendapat dari Madzhab lainnya bila dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan saat itu.[9]

            Majallat al-Ahkam al-Adliyyah terdiri dari sebuah Muqaddimah dan 16 kitab, yang diuraikan dalam 1851 pasal yang disusun dengan sistematika kitab hukum modern. Bagian mukaddimah ini terdiri dari 100 pasal. Pasal I menjelaskan tentang definisi dan pembagian ilmu hukum (fiqih), sumber hukum dan selebihnya 99 pasal lainnya menguraikan tentang kaedah-kaedah umum yang bersumber dari kitab al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Najim.

            Dari keenam belas kitab tersebut hanya memuat masalah-masalah yang berkaitan dengan keperdataan saja, seperti (1) al-Buyu’ (jual beli), (2) al-Ijarah (sewa menyewa), (3) al-Kafalah (tanggungan/jaminan), (4) al-Hibah, (5) al-Hiwalah (pengalihan hutang), (6) al-Rahn (borg, gadai), (7) al-Amanah (penitipan barang), (8) al-Ghasb wa al-Itlaf (merampas dan merusak harta orang lain), (9) al-Hijru, al-ikrah wa al-Syuf’ah (pengampuan, paksaan dan ketetanggaan), (10) al-Sulh wa al-Ibra’ (perdamaian dan pembebasan), (11) al-Syirkah (perkongsian), (12) al-Wakalah (perwakilan), (13) al-Iqrar (pengakuan), (14) al-Da’wa (gugatan), (15) al-Bayyinah wa al-tahlif (pembuktian dan sumpah) dan (16) al-Qadha’ (peradilan).[10]

            Di sini tampak jelas bahwa Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah hanya memuat peraturan keperdataan dalam bidang muamalat saja dan sebagian kecil tentang hukum peradilan. Bidang fiqih lainnya seperti jinayat, warisan, wasiat dan wakaf tidak diatur dalam undang-undang tersebut karena telah lebih dahulu dibuat dengan mengadopsi hukum Eropa.

            Dalam penyusunannya Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah  merujuk terutama pada fiqih Hanafi. Sumber utama yang dipakai adalah kitab fiqih Zahir al-Riwayah yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Meskipun demikian ada juga pendapat lain yang dipakai diantaranya pendapat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah dalam maslah al-hijr dan perjanjian jual beli tidak tunai (salam).

            Dalam persoalan kewenangan perjanjian jual beli barang yang bergerak, Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah mengambil pendapat al-Laits bin Sa’ad al-Samarkandi dalam kitabnya al-Nawazil. Kemudian dalam hal tanggungan terhadap barang atau jasa yang rusak, kitab ini merujuk pada pendapat madzhab Syafi’i.[11] Adopsi menunjukkan bahwa Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah masih mengutamakan pertimbangan konteks, situasi, kepentingan dan kemaslahatan umum daripada sekedar mengadopsi slah satu madzhab saja secara mutlak.

            Majallat al-Ahkam al-Adliyyah ini tidak hanya diterapkan dalam wilayah Kerajaan Turki Usmani, tetapi juga untuk beberapa negara Islam yang berda di bawah kekuasaan Turki, seperti Yordania, Libanon, Suriah. Namun penerapannya berakhir pada masa pemerintahan Mustafa Kamal at-Taturk (1881-1938 M) yang berhasil menjalankan program sekulerisasinya melenyapkan keberadaan Islam dalam pranata sosial. Usahanya dimulai tahun 1922, dimana ia berhasil menghapus kekhalifahan Usmani dan mendirikan Republik Turki sekuler pada 1924. Selanjutnya ia terus melancarkan gerakan sekulerasasi dan menghapus institusi Islam dari negara. Hukum Islam hanya merupakan praktek dari masing-masing pemeluknya saja tanpa campur tangan pemerintah. Kamal juga menghapus kementerian agama dan jabatan Syaikh al-Islam pada tahun 1922 dan menggantikan hukum Islam dengan hukum sipil Swiss pada tahun 1926. Sebagai langkah terakhir, Kamal menghapus Islam sebagi agama resmi negara dan membubarkan parlemen yang menerapkan hukum Islam. Dengan berhasilnya program sekulerisasi yang dilakukan at-Taturk dan penghapusan hukum Islam sebagi hukum resmi negara, maka berakhir pula masa pemberlakuan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah sebagi kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di wilayah Turki Usmani.

            Kondisi tragis yang menimpa Turki ini juga mempengaruhi posisi dan kedudukan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah di negara-negara muslim lain yang juga menerapkannya, seperti Suriah dan Libanon. Suriah mengakhiri penerapan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah  ini pada tahun 1949, yang kemudian digantikan oleh qanun madani  yang baru. Sementara Libanon yang kemudian dikuasai oleh Perancis, maka tidak dapat dihindari penerapan hukum Perancis secara berangsur-angsur. Pada 1925 penjajah Perancis menunjuk Roppers, seorang ahli hukum Perancis untuk menyusun rancangan undang-undang hukum perikatan dan perjanjian. Rancangan ini kemudian disahkan menjadi undang-undang dan dinyatakan berlaku pada tahun 1934. Undang-undang ini terdiri dari 1.107 pasal dan mengadopsi banyak hukum perdata Barat seperti Perancis, Swiss dan Jerman, di samping syariat Islam. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, maka ketentuan dalam Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah tidak digunakan lagi sebagai kitab undang-undang hukum perdata di negara-negara Islam.[12]

D. Keberadaan Majallat Al-Ahkam Al-’Adliyyah dalam Perkembangan Hukum Islam

Keberadaan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah merupakan hal yang baru dalam sejarah hukum Islam, karena ia merupakan awal mulanya usaha perumusan fiqih ke dalam undang-undang modern yang mempumyai kekuatan mengikat masyarakat secara resmi.  Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1801 bahwa harus mengikut perintah sultan (Majallat al-Ahkam al-Adliyyah) dalam pengambilan keputusan dan tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid yang lain.[13]

            Karena penyusunan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah ini berasal dari madzhab Hanafi sebagai madzhab resmi negara, yang berarti memilih di antara pendapat Hanafiyah yang terkuat untuk dijadikan sebagai pedoman atau hukum yang akan diterapkan di pengadilan, maka kemunculannya berarti mendorong terciptanya unifikasi hukum di bidang perdata Islam sehingga dapat memudahkan para hakim dalam menentukan atau memberikan keputusan hukum di pengadilan.

            Selanjutnya selain berfungsi sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang resmi, Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah merupakan kodifikasi hukum pertama yang bersumber dari syariat dan tidak hanya mutlak didasarkan pada madzhab Hanafi secara ketat, tetapi juga memuat pandangan-pandangan lain yang dinilai lebih tepat atau lebih sesuai dengan keadaan saat itu. Hal ini merupakan inovasi penting yang secara yuridis didukung oleh negara, dan menunjukkan bahawa negara berhak merumuskan dan membatasi wilayah yurisdiksi masing-masing peradilannya serta penentuan sumber hukumnya.[14]

            Jika ada yang menjadi kekurangan dalam Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah  adalah isi dari kitab tersebut yang hanya membahas atau mencakup bidang muamalat saja dan tidak mengatur masalah-masalah keperdataan lainnya seperti hukum keluarga, maslah ibadah dan hukum pidana, sehingga ia hanya merupakan undang-undang perdata khusus bukan undang-undang yang dapat mengatur umat secara umum dalam bidang-bidang yang lain.[15]

            Kemunculan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah tentu saja memberikan warna baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Karena sebelumnya merupakan periode taqlid yang kurang memberi kontribusi terhadap perkembangan fiqih. Setelah melihat keberhasilan dan penyusunan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah di Turki Usmani, para penguasa di negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik di bidang perdata, pidana maupun ketatanegaraan.

            Kenyataan yang terjadi selanjutnya adalah pada abad ke 19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai madzhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara pendapat yang ada. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari madzhab yang empat, tetapi juga pendapat dari para sahabat dan tabi’in jika dinilai pendapat tersebut lebih kuat dan sesuai. Bersumber dari pendapat terkuat dari berbagai madzhab inilah, maka pada tahun 1917 M/1333 H, Pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat madzhab. Di dalam hukum keluarga ini terdapat berbagi pemikiran madzhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan.[16] Sejak saat itulah bermunculan kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagi kitab fiqih. Dengan demikian seluruh pendapat dalam madzhab fiqih merupakan kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagi daerah sesuai kebutuhan.

            Semangat kodifikasi hukum Islam di berbagai negara Islam ini, ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai daerah Islam. Pengaruh Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali ke khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat madzhab yang dapat diterapkan saat itu. Akan lebih baik lagi jika penerapan hukum Islam itu disesuaikan dengan kondisi setempat yang terus berkembang. Di kebanyakan negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat madzhab seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

            Jelaslah bahwa keberadaan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah memberikan arah dan perkembangan baru dalam sejarah perkembangan fiqih dan menandai berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam yang pada awalnya berasal dari satu madzhab saja dan selanjutnya meluas untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh madzhab sesuai dengan kebutuhan zaman.

E. Penutup

            Tidak dapat dipungkiri lahirnya Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam pertama yang dikodifikasi pada tahun 1293 H/ 1876 M oleh pemerintah Turki Usmani ini sangat berpengaruh pada perkembangan hukum Islam berikutnya.

              Keberadaan Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah menjadi tonggak awal sejarah pengkodifikasian hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang modern yang mempunyai kekuatan imperatif untuk dilaksanakan oleh negara, sekaligus membuka jalan bagi munculnya usaha pengkodifikasian hukum Islam. Model kodifikasi hukum yang dilakukan dan diterapkan oleh Turki Usmani ini diamini dan dikembangkan oleh negara-negara Islam lainnya. Akhirnya kodifikasipun berkembang sesuai dengan masa dan tempatnya.

           

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ali, Mukti. 1994. Islam dan Sekulerisme di Turki Modern. Jakarta: Djambatan.

Anderson, J.N.D. 1994. Hukum Islan di Dunia Modern. terj. Mahnun Husein, Yogyakarta:Tiara Wacana.

Asmuni, Yusran. 1995. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam. Jakarta: LSIK.

Azra, Azyumardi. 1996. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Posmadernisme. Jakarta: Paramadina.

Dahlan, Abdul Azis. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djatnika, Rahmat. 1994. Perkembangan Ilmu Fiqh di Indonesia dalam Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan. Edi Rudiana Arif (Ed), Bandung: Remaja Rosda Karya.

Haidar, Ali. 1991.Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam. Jil.I. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

Hidayat, Komaruddin. 1996. Memahami Bhasa Agama: Sebuah Kajian Harmeneutik. Jakarta: Paramadina.

Mahmasani, Subhi. 1981. al-Audha’ al-Tasyri’iyyah fi al-duwali al-’Arabiyyah. Libanon: Dar al-Ulum.

Mahmood, Tahir. 1972. Family Law Reform in The Muslim World. New Delhi: The Indian Law Institute Press.

Nasution, Harun. 1996. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang.

Schacht, Joseph.  1964. An Introduction to Islamic Law, London: Oxford University Press.

Zuhri, Muhammmad. 1997. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press.

 

                                                               

[1]Komaruddin Hidayat, Memahami Bhasa Agama: Sebuah Kajian Harmeneutik, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 134

[2]Hal ini sebagaimana terjadi pada masa Turki Usmani, banyak hokum bBarat yang diadopsi umat Islam, walaupun hanya dimaksudkan sebagai pelengkap bukan untuk menggeser hukum syariat. Lihat dalam J.N.D Anderson, Hukum Islan di Dunia Modern, terj. Mahnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hal. 26.

[3]Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Posmadernisme, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 8.

[4]Keadaan seperti ini mengalami perubahan pada masa Sultan Mahmud II, karena pada saat itu di samping hukum syariat diadakan pula hukum sekuler. Yang menjadi kekuasaan Syaikh Islam adalah hukum syariat saja, sementara hukum sekuler diserahkan kepada dewan perancang hukum untuk mengaturnta. Sultan Mahmud II mengadakan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Baca Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan, Jkarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 93.

[5]Tanzimat berarti reorganisasi, karena tujuan dan sasaran dari gerakan ini adalah mengatur , menyusun dan memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, social, ekonomi dan kebudayaan pada Kerajaan Turki Usmani. Namun pembaharuan mereka lebih menekankan pada pembaharuan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari usaha pembaharuan Sultan Mahmud II. Lihat Muhammmad Zuhri,  Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal. 148.

[6]Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 6.

[7]Rahmat Djatnika, ”Perkembangan Ilmu Fiqh di Indonesia” dalam Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, Edi Rudiana Arif (Ed), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, hal. 18-19.

[8]Anggota komite ini terdiri dari Ahmad Jawdad dari parlemen, Sayyid Ahmad al-Khalusi dan Ahmad Helmi, keduanya dari Dewan Perancang Hukum, Muhammad Amin al-Jundi dan Syaifuddin, keduanya dari parlemen dan Sayyid Khalid dari Badan Wakaf Negara dan Muhammad Alauddin dari Jam’iyyah. Lihat Ali Haidar, Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam, Jil.I, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991, hal. 12.

[9]Subhi Mahmasani, al-Audha’ al-Tasyri’iyyah fi al-duwali al-’Arabiyyah, Libanon: Dar al-Ulum, 1981, hal. 196.

[10]Lihat Ali Haidar, Durar al-Hukkam, hal.12

[11]Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 36-37.

[12]Baca H. A. Mukti Ali, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta: Djambatan, 1994, hal. 84-90.

[13]Rahmat Djatnika, Hukum Islam di Indonesia, hal. 16.

[14]Keberadaan kelompok gerakan tanzimat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang hukum (peradilan) di Turki Usmani. Pada masa sebelum tanzimat, kekuasaan peradilan memiliki beberapa tingkatan seperti: (1) Mahkamah al-Isti’naf al-’Ulya (Mahkamah Agung) yang kewenangannya dibatasi oleh kekuasaan sultan (2) Mahkama al-Tamyiz atau al-Naqd wa al-Ibram (Mahkamah Kasasi) yang kewenagannya mengkaji dan meneliti hukum-hukum produk Mahkamah al-Isti’naf (Mahkamah Banding). (3) Mahkamah al-Isti’naf yang kewenagannya meneliti berbagai maslah peradilan agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (4) Mahkamah al-Jaza’ (Peradilan Pidana) (5) Mahkamah al-Huquq (Peradilan Peradata) yang kewenagannya untuk menyelesaikan perkara perdata. Pada masa setelah tanzimat, bentuk-bentuk peradilan Turki mengalami perubahan dengan istilah dan nama yang berbeda, yaitu: (1) al-Qadha’i al-Milli yaitu peradilan untuk mengadili orang-orang non Islam sumber hukumnya adalah undang-undang agama masing-masing. (2) al-Qadha’ al-Qanshuli yaitu peradilan untuk mengadili perkara orang-orang non Turki, sumber hukumnya undang-undang negara masing-masing. (3) al-Qadha’ al-Mahkamah Jaza’ al-Jinayah yaitu pengadilan untuk mengadili perkara pidana, sumber hukumnya adalah undang-undang Eropa.(4) al-Qadha’ Mahkamah al-Huquq yaitu peradilan untuk mengadili perkara perdata, sumber hukumnya adalah Majallat al-Ahkam al-Adliyyah dan (5) al-Qadha’ al-Syar’i yaitu peradilan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan ahwal al-syakhsiyah umat Islam, sumber hukumnya adalah kitab-kitab fiqih Islam.

[15]Subhi Mahmasani, al-Audha’ al-Tasyri’iyyah.,hal. 197.

[16]Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World,, New Delhi: The Indian Law Institute Press, 1972, hal. 16.