13 Oktober 2016 13:00 wib
  • pendidikan

DARUL HARBI: KLASIFIKASI NEGARA DAN WARGA NEGARA

Annaisaburi

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara

 

Abstrak

           Rumusan sebuah  negara secara langsung telah dirumuskan. Dan diakui oleh dunia internasional seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi, disamping wilayah, pemerintah, dan rakyat.    Dan Islampun mempunyai andil dalam pembentukan sistem ketatanegaraan sekarang, kenyataannya kita sudah mempunyai bekal yang diwariskan oleh Rasulullah, memang Al-Qur’an dan Hadits tidak banyak berbicara masalah ini, atau meninggalkan sistem yang baku, namun Islam telah meninggalkan asas-asas dasar yang bisa kita otak-atik sesuai masa dan kebutuhan masyarakat, mau diapakan dan di bawa kemana negara itu adalah tanggung jawab bersama tentunya dengan persatuan dan dilegitimasi pemerintahan.

            Pendirian sebuah negara menurut Islam merupakan suatu kewajiban untuk mewujudkan cita-cita dan ideologi yang berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk kekuatan duniawi suatu bangsa, karena mustahil bila Islam berada di bawah kekuasaan ideologi lain dapat mewujudkan cita-citanya. Disisi lain Islam merupakan sekumpulan peraturan Ilahi yang harus dilaksanakan di dunia dan di akhirat. Dan setiap muslim akan diminta pertanggungjawabannya. Adalah merupakan suatu hal yang aneh ketika kita membicarakan ideologi Islam banyak menimbulkan kekhawatiran dan bahkan dipandang sebagai ancaman pada hal Islam sebagai ideologi sudah banyak di anut berbagai negara di dunia seperti Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam konteks ini sudah sangat tidak pantas lagi untuk mempermasalahkan lagi tentang ideologi Islam karena sudah merupakan kenyataan sejarah.

 

Kata Kunci : Klasifikasi, Negara, Warga Nrgara.

 

  • Pendahuluan

            Terdapat sejumlah istilah yang selalu menjadi bagian dari bahasa politik Islam seperti Darul Islam, Darul Harbi, Darul Aman, Darul Al-Sulhi, Darul Kufr, dan Negara Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafur. Adalah merupakan suatu fenomena dalam masyarakat muslim karena banyak diantara mereka yang merasa istilah-istilah itu sangat asing dalam khazanah pembicaraan kaum muslimin sebab banyak diantaranya yang berusaha menghindari istilah-istilah itu karena dianggap sebagai trade mark, satu gerakan tertentu yang pernah melakukan perlawanan bersenjata baik Belanda maupun terhadap Republik Indonesia.

            Sejarah sebagai himpunan ingatan masyarakat terhadap apa yang terjadi dengan beragam penafsiran subjektif pihak-pihak yang mengalaminya, ikut mempengaruhi tergelincirnya makna istilah Darul Islam dari maksud yang sebenarnya. Dikalangan masyarakat Indonesia, istilah Darul Islam tidak lagi diartikan sebagai istilah ilmiah tetapi sudah menjadi hantu yang menakutkan yang harus diusir jauh-jauh. Hal ini disebabkan karena gagasan yang berkembang dimasyarakat dipengaruhi oleh penilaian prilaku individu atau kelompok yang dianggap sebagai orang Darul Islam. Pada hal bila dikaji secara ilmiah istilah Darul Islam merupakan bagian dari cita-cita politik Islam.

            Pada sisi lain istilah Darul Harbi memiliki beberapa ciri, sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Antara lain, apabila hukum yang berlaku di wilayah tersebut bukan lagi hukum Islam. Keamanan dan kedamaian tidak lagi umat Islam, dan batas antara Darul Islam dan Darul Harbi tidak menentu.

            Meskipun penulis diberikan tugas meneliti tentang Darul Harbi namun tidak tertutup kemungkinan juga akan menggunakan istilah-istilah lain yang memiliki konotasi dalam menyebut bahasa politik Islam.

  • Pembahasan

            Semasa Nabi Muhammad hidup dan memimpin dunia Islam dengan hak otoritas yang penuh tak satupun warga negaranya yang berminat untuk berdemonstrasi, unjuk rasa apalagi bertindak diluar hukum, karena kepiawaian beliau bahkan pemeluk selain Islampun merasa damai hidup berdampingan dengan masyarakat Islam yang dipimpin oleh baginda yang mulia itu.

          Namun, setelah masa pasca Rasulullah, para khulafaurrasyidin dengan sistem pemerintahan sedikit mengalami perubahan. Karena pertimbangan keadaan dan lingkungan yang berbeda, atau dengan alasan relevansi sistem itu sendiri, sistem kekhalifahan yang dipakai sangat berperan untuk mempersatukan kekuasaan wilayah Islam pada waktu itu, di samping itu para khalifah mempunyai background keahlian yang berbeda, semisal Abu Bakar yang ahli politik. Umar yang ahli militer, Ustman yang ahli dalam bidang ekonomi serta Ali adalah ahli ilmu (Babul Ilmu).   Hal inilah yang membuat masa pemerintahan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan, dan tentu saja berbasis Al-Qur’an dan  As-Sunnah yang berasal dari Nabi.

            Ketika kekhalifahan yang memimpin Negara Islam masih dipegang oleh dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasyiyah, namun pada masa ini daerah-daerah kerajaan sudah membentuk wilayah yang bersifat desentralisasi, karena telah bercampur dengan aroma politik dan dipengaruhi oleh berbagai aspek lainnya, ekspansi pun terjadi secara besar-besaran, sehingga umat Islam pada waktu tiu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban.

            Namun pada masa Turki Usmani sebagai satu-satunya kerajaan Islam yang berdiri menjadi pusat penyerangan musuh-musuh Islam pada waktu itu, peradaban barat mulai bangkit dan membangun kembali setelah lama terpendam dari pandangan umat Islam. Sebagai bukti, mantan menteri juwara dari Rumania menulis Cent Proyets E Partage De La Turqie (seratus rencana untuk memusnahkan Turki).

            Dari istilah kekhalifahan kian lama kian tenggelam yang berarti bisa diartikan pertahanan negara-negara Islam melemah. Maka bertebaranlah paham-paham barat yang merasuki sistem pemerintahan di dunia internasional dan Indonesia pun termasuk menjadi penganutnya yang setia, memakai hukum-hukum yang mereka ciptakan sebagai peraturan rumah tangga negara.

            Baru pada abad ke-20 Islam mulai bangkit kembali, disinilah cita-cita Negara Islam mulai berteriak lantang, bangkit dari ketertinggalan yang selama ini pudar ditutupi revolusi barat, akhirnya oleh para pemikir, Negara Islam dibagi pada beberapa golongan dan beberapa istilah dan sekaligus merupakan bagian dari bahasa politik Islam seperti Darul Islam, Darul Harbi, Darul Aman, Darul Assulh, Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur, Khalifah dan lain-lain. Beberapa istilah yang sebutkan diatas dan sekaligus merupakan bahasa yang selalu digunakan dalam politik Islam akan dijelaskan dalam tulisan berikut ini.

            Berbicara masalah negara secara langsung maupun tidak kita telah membawa diri pada skop lapangan menyangkut organisasi terbesar yang menguasai beberapa wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur masyarakatnya, tentu saja hal ini mempunyai proses yang telah dirumuskan. Dan diakui oleh dunia internasional seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi, disamping wilayah, pemerintah, dan rakyat.

            Dan Islampun mempunyai andil yang tidak kecil dalam pembentukan sistem ketatanegaraan sekarang, kenyataannya kita sudah mempunyai bekal yang diwariskan oleh Rasulullah, memang Al-Qur’an dan Hadits tidak banyak berbicara masalah ini, atau meninggalkan sistem yang baku, namun Islam telah meninggalkan asas-asas dasar yang bisa kita otak-atik sesuai masa dan kebutuhan masyarakat, mau diapakan dan di bawa kemana negara itu adalah tanggung jawab bersama tentunya dengan persatuan dan dilegitimasi pemerintahan.

            Setelah perang dunia pertama dan kedua timbullah negara-negara yang ingin menjadikan Islam sebagai basis pemerintahan dengan pengadopsian hukum-hukum barat yang sebenarnya memakai asas Islam, alangkah malunya Islam tenggelam dalam dekapan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam namun ditegakkan setinggi-setingginya di dunia barat, mereka mengklaim seolah-olah itu adalah pemikiran mereka.

            Lalu klasifikasi ini menurut penulis sebenarnya tidak ada, karena Islam meningkatkan asas dasar yang Universal dan tidak statis, semua bersatu dalam eksistensi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam semua tatanan kehidupan, yang diklasifikasikan itu hanyalah terletak pada jumlah dan keadaan penduduk yang beragama Islam atau tidak, seperti dipaparkan oleh Mujar Ibnu Syarif dalm karyanya Hak-hak politik Minoritas. Ia mengklasifikasikan negara Islam itu dengan merujuk pada posisi warga negaranya, yaitu terbagi pada negara, Darul Islam, Darul Harbi, dan Dal-Al-Ahd atau Dar-Al sulhi dan ditambah oleh Zainal Abidin Ahmad. Dengan adanya istilah khalifah dan negara dalam Al-Qur’an dan tumbuh dalam politik Islam di Indonesia tetapi belum dikenal pemakaiannya dalam dunia politik Islam klasik.

  • Diskursus tentang Darul Islam

            Sebelum lebih lanjut membicarakan istilah Darul Harb ada baiknya lebih dulu mengulas tentang bentuk negara Islam atau Darul Islam. Pembagian dunia menjadi darul Islam maupun darul-darul lainnya belum dikenal pada masa Nabi maupun pada masa khulafaurrasyidin baik Mujar Ibnu Syarif maupun Zainal Abidin dalam hal ini sepakat mengatakan bahwa istilah Darul Islam maupun Darul Harbi hanya merupakan istilah yang baru muncul sekitar abad ke tujuh, pada waktu itu kerajaan-kerajaan Islam abad pertengahan dulu menghadapi peperangan, dan timbul suatu persoalan tentang bagaimana membedakan antara Negara Islam dengan negara musuh, maka untuk membedakan keduanya muncullah istilah Darul Islam untuk Negara Islam dan Darul Harbi untuk negara musuh yang diperangi. Dan dari istilah inilah timbul suatu konsep yang oleh para ahli hukum dikembangkan dalam prinsip-prinsip dan penelitian yang menghasilkan bab baru dalam ilmu Fiqh yaitu Badul Juhad pada Ahkam al-Qital (hukum peperangan).

            Timbul suatu pertanyaan apakah Darul Islam ini merupakan cita-cita yang terkonsep dengan suatu konsep yang rapi atau merupakan suatu realita yang benar-benar ada. Jika negara Islam itu merupakan suatu cita-cita maka tidak dapat dipungkiri itu harus melalui proses dan perjuangan yang panjang dan bukan menempuh jalan lurus dan bertabur bunga dikanan kirinya. Mau tidak mau kita harus meletakkan Darul Islam beriringan dengan sistem kekhalifahan sebagai mana yang dijelaskan oleh Zainal Abidin yang mengaitkan khalifah dengan Darul Islam, ia menganggap bahwa bentuk negara Islam adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang kepala negara dengan jabatan sebagai  khalifah . Walaupun istilah khalifah sudah lama memudar namun dibangkitkan lagi oleh seorang tokoh pembaharu Islam, Jamaludin al-Afgani melalui geraknya Pan-Islamisme. Hal ini tampaknya yang akan diperjuangkan oleh mereka yang mencita-mencintakan Darul Islam.

            Jika Darul Islam adalah suatu realita yang benar-benar ada dan hidup seperti yang diyakinkan oleh Zainal Abidin tentang muncul negara-negara Islam muda pada perang dunia ke dua dan ke tiga seperti Syiria dengan sistem Republik Islam demokrasi yang memodifikasi ilmu pengetahuan barat dengan parlemen yang benar-benar demokratis, Pakistan juga tidak ketinggalan dengan pemimpin Quaid al-Ala Zam Muhammad al-Hinnah maju ke gelanggang internasional sebagai Negara Islam, itu terlihat dalam usaha mereka yang ingin menjalankan dasar-dasar musyawarah dan Ulil Amri.

            Dalam pembahasan ini boleh dikatakan kita berbicara dari dua blok yang bertarung hingga sekarang yaitu antara blok Islam dan blok barat, dan dari pertarungan ini mengakibatkan banjir darah dan air mata seperti yang terlihat pada negara-negara timur, Afghanistan, Palestina, Irak dan sederet negara yang lain. Entah kapan usainya, atau memang telah digariskan dua blok tersebut untuk saling berseteru dan bertentangan, maka klaim mengklaim sudah menjadi makanan pokok dua blok ini, walaupun ada usaha untuk mendamaikannya namun hal itulah yang menyebabkan lahirnya paham liberalisme, yang merupakan usaha untuk menganggap baik semua perbedaan ini.

            Istilah Darul Islam ini pernah juga merasuki Indonesia sejak tahun 1945 dipegunungan Jawa Barat menurut C. Van Dijk. Kata-kata Darul Islam digunakan untuk menyatakan gerakan-gerakan sesudah 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita Negara Islam Indonesia, ia mendefinisikan Darul Islam sebagai bagian Islam dari dunia yang didalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syariat Islam dan peraturan-peraturan diwajibkan. Dalam hal ini gerakan Darul Islam yang dianggap sebagai cita-cita menjalankan aksinya ke beberapa penjuru Indonesia yang dikenal sebagai gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo antara lain menyebarkan ke Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh, Kahar Muzakar di kalimantan dan beberapa tempat lainnya, gerakan ini dianggap sebagai suatu pemberontakan terhadap negara pada waktu itu, dan sekarang terserah pada kita untuk menganggap hal itu sebagai pemberontakan atau suatu cita-cita yang perlu diperjuangkan.

            Jika optimisme umat Islam untuk membangun Darul Islam tentu sistem kekhalifahan kembali bergema karena dianggap sebagai bendera pemersatu yang tidak terkurung pada letak teritorial saja, dan tentu saja hal ini hampir tidak mungkin karena pluralitas yang terdesak dan tampak seolah-olah terlalu memaksa kehendak. Tetapi tidak mungkin bukan berarti tidak bisa dicapai, karena ini merupakan pekerjaan rumah yang panjang dan rumit.

            Yang jelas pelegitimasian tentang Darul Islam atau negara yang ingin memakai nama Islam sebagai suatu label nama negara diusahakan oleh para pemikir siyasah yang menyimpulkan untuk mengatakan bahwa Negara Islam itu ialah apabila terdapat asas-asas Islam yang diujung suatu negara, atau bisa dilihat dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam, tidak berarti harus menerapkan seluruh aspek yang berasaskan dengan asas Islam, hal ini dikarenakan penyempitan klasifikasi dari kompetisi Islam dengan dunia luar Islam.

  • Darul Harbi

            Istilah Darul Harbi merupakan bagian bahasa politik Islam, yang saat ini dirasakan sebagai hal yang asing dalam khazanah pembicaraan kaum muslimin bahkan banyak diantaranya yang berusaha, menghindari istilah-istilah itu karena dianggap sebagai trade mark satu gerakan tertentu yang pernah melakukan perlawanan merupakan muncul berdampingan dengan adanya Darul Islam yang menurut C. Van Dijk, Darul Harbi adalah wilayah perang dunia kaum kafir, atau boleh saja kita definisikan sebagai negara yang menganggap Islam sebagai musuh atau sebaliknya, Islam yang menganggap negara itu sebagai musuh, istilah Darul Harbi ini hanya dipakai ketika terjadi peperangan fisik dan tentunya jarang terjadi pada saat sekarang ini, atau lebih dikuatkan lagi oleh Mujar yang mengusulkan agar negara-negara non muslim itu lebih baik disebut Dar al-Ahd/Dar al-Sulhi  (negara yang terkait perjanjian damai dengan Islam). Jika terlibat peperangan dengan Islam barulah dinamakan sebagai Darul Harbi.

            Kelompok al-Ibadiyah (sekte yang dibentuk oleh Abdullah bin Ibad, al-Murri at Tamimi cabang aliran khawarij) menamakan negeri seperti ini Darusy Syirk yaitu negara syirk, negara musyrikin, sebaliknya negara Islam mereka namai dengan Darut Tauhid sekalipun penduduknya mayoritas musyirik, dan munafik selama para penganut Islam (Ahlul ‘adl) tetap dapat melakukan kegiatan keagamaan mereka secara terang-terangan.

            Pembagian negara atas Darul Islam dan Darul Harbi, ini oleh para foqoha atau ahli Fiqh didasarkan pada sebuah riwayat dari Nabi Muhammad saw, yang intinya menyatakan bahwa Makkah menjadi Darul Harbi, setelah hijrahnya Nabi Muhammad saw, sebelum tahun kemenangan dan Madinah menjadi Darul Islam.

            Menurut Imam Hanafi suatu wilayah dapat menjadi Darul Harbi jika : (1). yang berlaku dikawasan tersebut bukan hukum Islam, (2). Negara Islam tersebut hidup berdampingan (tanpa batas territorial yang jelas) dengan negara non Islam (Darul Harbi atau Darul Kufri), (3). Muslim yang tinggal didaerah tersebut tidak merasa aman lagi, dalam pengertian mereka tidak lagi bisa melaksanakan hukum-hukum Islam dalam kehidupan mereka.

            Meskipun menurut imam Abu Hanafi pembagian wilayah di muka bumi ini hanya ada dua bentuk yaitu Darul Islam dan Darul Harbi. Tetapi imam Syafi’i menambahkan satu lagi yaitu Darul Aman atau Darul Ahdi yang didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditaklukkan oleh Muslimin tetapi secara teritorial tidak dikuasai penguasa terdahulu dan rakyatnya tetap berkuasa didaerah tersebut, mereka tidak berpindah keyakinan pada Islam, hukum yang berlaku didaerah tersebut pun bukan hukum Islam dalam hubungan kenegaraan, negara tersebut melakukan perjanjian damai dengan Darul Islam dengan segala persyaratan yang ditentukan. Pemikiran adanya Darul Aman didasarkan pada tindakan nabi Muhammad ketika melakukan perjanjian damai dengan warga Nasrani Najran saat itu Nabu Muhammad saw, memberikan mereka kebebasan untuk tinggal didarah tersebut dan menjalankan hukum-hukum mereka dengan ketentuan mereka harus membayar pajak diantara ulama ada yang mengatakan bahwa pajak itu sebagai khojor (pajak tanah) dan adapula yang mengatakan Jizyah (pajak perorangan).

            Imam Syafi’i mengkategorikan daerah ini sebagai darah tersendiri karena pemikirannya, ini dalam hubungan internasional masa kini lebih bersifat mengembangkan konsep hidup berdampingan secara damai antar negara apabila penekanan membayar pajak itu dihilangkan. Dan jika dasar pemikiran penentuan Darul Islam dan Darul Harbi itu adalah keamanan dan kedamaian antar negara maka prinsip-prinsip damai yang dikemukakan imam Syafi’i itu bisa diterima. Seperti dikatakan Wahbah Az Zuhaili yakni penentuan pembayaran pajak hanya berlaku disaat keadaan menuntut demikian maka konsep itu bisa diterapkan dalam mengembangkan hubungan antar negara dengan demikian menurut imam Syafi’i Darul Aman merupakan wilayah kekuasaan non Islam yang mempunyai hubungan baik dengan negara Islam.

            Menanggapi Darul Harbi tentu mempunyai perbedaan dengan Darul Islam. Hal ini dibahas dalam kitab Faraq dari Al Iskam Wa Dari Al Harbi karangan Ad-Dabusi diantaranya mengenai perbedaan hak-hak politik, ekonomi, sosial, maupun antar penduduk Darul Islam dan Darul Harbi. Dari sinilah agaknya Darul Islam tampil sebagai ideologi dan politik.

            Mungkin masing-masing dari istilah ini, sengaja dikembangkan dan membentuk prinsip-prinsip bernegara menurut perspektif masing-masing, dan bisa berubah menjadi cita-cita politik untuk saling menguasai dan mewarnai dunia, maka timbul kebingungan yang harus diselesaikan bahwa apakah sama Darul Harbi pada masa pemerintahan Islam dahulu yang nyata-nyata berkeinginan untuk memusnakan Islam dengan Darul Harbi sekarang yang sedang perang teknologi dan berpolemik yang tak pernah selesai dalam pergelutan zaman, lalu bagaimana ini, apakah Darul Harbi yang dimaksud hanya sebatas Negara yang tidak bersahabat dan mengangkat senjata pada Negara Islam, atau negara yang  jelas-jelas  bertolak belakang dengan nama Islam akan tetapi hidup berdampingan, dengan negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara Islam, atau Negara Harbi yang dikatakan disini tak usah dipakai karena mereka tidak bermaksud untuk menyerang secara terang-terangan.

  • Dar Al-Sulhi

            Nah, ini juga termasuk klasifikasi dari negara pada perspektif Siyasah, sebagaimana kata asanya As-sulhi adalah perdamaian, maka Dar al-Sulhi adalah negara non muslim yang terikat perjanjian damai dengan negara Islam. Keadaan ini jika dilihat secara Historis, telah dicontohkan ketika Rasulullah memimpin Madinah terjadilah traktat antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah dan perjanjian Aqabah yang mengikat janji untuk tidak saling menyerang dan membunuh, hidup berdampingan saling melindungi dan menghormati, praktek inilah yang dimaksud Al Qur’an dalam surat Mumtahanah ayat 8 :

?w â/ä38yg÷Yt? ª!$# Ç`tã tûïÏ%©!$# öNs9 öNä.qè=ÏG»s)ã? ?Îû ÈûïÏd?9$# óOs9ur /ä.qã_̍ø?ä? `ÏiB öNä.̍»t?Ï? br& óOèdr??y9s? (#þqäÜÅ¡ø)è?ur öNÍkö?s9Î) 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä? tûüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÑÈ  

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”.

 

            Kerukunan itu juga terlihat jelas pada sejarah Indonesia yaitu antara kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit, bukan itu saja bahkan lambang negarapun mencantumkan Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang kerukunan antar umat beragama dan tentu saja itu bukan hanya sekedar lambang. Jadi, letak negara as-Sulhi sepanjang mereka tidak bermaksud untuk menyingkirkan dan memerangi Islam.

  • Klasifikasi Warga Negara

            Untuk ini telah dirumuskan tentang klasifikasi masyarakat yang hidup dalam suatu Negara, pendapat Mujar dalam hal ini menggolongkan pada warga Negara Muslim, Zimmy,Mustaamin dan penggunaan istilah untuk non muslim itu sudah menjadi tidak relevan lagi untuk kehidupan yang plural sekarang ini karena ini mengedepankan asas persamaan, dan untuk menghilangkan diskriminasi.

            Adapun menurut A. Rahman I doi ada tiga kategori non muslim

  1. Kaum Zimmy yang mengakui Negara Islam atau terikat perjanjian
  2. Kaum Zimmy yang ditaklukkan
  3. Orang nonmuslim yang tinggal di Negara Islam dan menjadi warga negara
  4. Orang nonmuslim yang tinggal di Negara Islam untuk sementara
  5. Penduduk asing yang memilih dengan suka rela hidup diwilayah Negara Islam

Melihat hal ini kiat yang berbicara masalah perdamaian dan kerukunan antar umat beragama, nonmuslim yang hidup bukan sebagai parasit yang merugikan atau tidak bermaksud untuk memerangi kaum muslim, maka dalam hal ini umat Islam wajib berlaku baik dan adil terhadap orang nonmuslim seperti yang dicontohkan Rasul dalam perjanjian Hudaibiyah dan piagam Madinah, yang mana pada piagam Madinah itu dibuat bukan hanya untuk memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat muslim saja, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat nonmuslim, piagam itu menjadi tujuan utama beliau untuk mempersatukan penduduk madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen, yang menjamin hak kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum sosial dan politik sehingga ia dapt diterima oleh semua pihak termasuk kaum Yahudi.

Keadaan ini juga menjadi romantisme sejarah Indonesia yang dipraktekkan oleh kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit yang hidup berdampingan dengan agama yang berbeda itu yaitu Islam dan Hindu, bahkan Indonesia pun memakai tema Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang perbedaan yang bersatu dalam naungan Pancasila. Namun untuk keadaan sekarang pemicu-pemicu terjadinya kerusuhan antar pemeluk katakanlah Islam dan Kristen mulai merayap seperti kasus Poso, kasus Ambon, dan beberapa wilayah lainnya. Pengeboman di beberapa daerah dan perusakan tempat ibadah, dengan maksud untuk mengadu domba dan memecahkan belah umat beragama, maka timbullah istilah teroris dan jaringan-jaringan yang sengaja dicipta untuk mengacau balaukan keadaan.

  • Penutup

            Darul Harbi adalah suatu wilayah yang diperintah oleh penguasa non muslim mayoritas penduduknya non Islam, dan di wilayah tersebut tidak diterapkan hukum Islam. Jika dasar pemikiran penentuan Darul Islam dan Darul Harbi adalah keamanan dan kedamaian antar negara, maka prinsip-prinsip damai menurut Imam Syafi’i Darul Aman atau Darul Ahdi merupakan wilayah kekuasaan non Islam yang mempunyai hubungan baik dengan negara Islam.

            Pendirian sebuah negara menurut Islam merupakan suatu kewajiban untuk mewujudkan cita-cita dan ideologi yang berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk kekuatan duniawi suatu bangsa, karena mustahil bila Islam berada di bawah kekuasaan ideologi lain dapat mewujudkan cita-citanya. Di sisi lain Islam merupakan sekumpulan peraturan Ilahi yang harus dilaksanakan di dunia dan di akhirat. Dan setiap muslim akan diminta pertanggungjawabannya. Adalah merupakan suatu hal yang aneh ketika kita membicarakan ideologi Islam banyak menimbulkan kekhawatiran dan bahkan dipandang sebagai ancaman pada hal Islam sebagai ideologi sudah banyak dianut berbagai negara di dunia seperti Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam konteks ini sudah sangat tidak pantas lagi untuk mempermasalahkan tentang ideologi Islam karena sudah merupakan kenyataan sejarah.

            Negara kafir asli adalah negara yang sebelumnya belum pernah dikuasai oleh Islam seperti, Jepang, China Timur, Inggris, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia, sedangkan negara kafir insidental yaitu negara yang dalam satu masa pernah menjadi negara Islam, namun kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti, Andalusia (spanyol dan Portugal, Palestina, negara-negara Eropah Timur yang dahulu berada di bawah kekuasaan Daulah Ustmaniyah, seperti, Rumania, Bulgaria,Yugoslavia (Bosnia, Serbia, Kroasia,) Yunani dan Albania.

            Klasifikasi negara dan warga negara adalah tidak terfokus pada pengklasifikasian semata, akan tetapi harus berani terjun pada lapangan praktek perjuangan yang tak sebentar, dan pertarungan Islam dan barat yang tak pernah usai walau bumi berhiaskan darah, dan langit mencucurkan air mata darah, entah sampai kapan menemui episode terakhirnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdu Kadir Djaelani, Sekitar Pemikiran Politik Islam, Jakarta, Media Dakwah, 1994.

 

Abu A’la Al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, Translated and Edited by Khursyid Ahmad, Lahore Islamic Publication, 1977.

 

Ahmad, Zainal Abidin, Membangun Negara Islam, Iqrososial Pustaka: Yogyakarta, 2001.

 

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Jakarta, Paramadina, 1998.

 

Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 198.7

 

Dijk, C. Van, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Jakarta : Pustaka Utama Gravity, cet 3, 1993.

 

Doi, A. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

 

H.A.Hafidz Dasuki, dkk, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1994.

 

Ibnu Taimiyyah, Pedoman Islam Bernegara, Edisi Indonesia, Terj. Firdaus, Bulan Bintang, 1977.

 

Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an.

 

Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an, Jakarta : Grafindo Persada

 

Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam, Jakarta: Angkasa Bandung 2003.

 

The New Collin Australian Compact English Dictionary, 1988.

 

Bernard Lewis, The Political Language of Islam, Edisi Indonesia,  Bahasa Politik Islam, (Jakarta, Gramedia, 1994), h. 39

  Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M, wafat di Ba’dad tahun 150 H, beliau mufti kota Kufah

  Bandingkan dengan Al Quran surat Al Maidah (5) ayat 44,45,47, (ujung ayat) juga ayat 50

. Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Politik Minoritas Dalam Komunikasi Islam, (Jakarta, Angkasa Bandung, 2003), h.33

. Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, (Jokyakarta, Iqrososial Pustaka, 2001), h.

. Dalam hal ini istilah dan Darul Islam mempunyai riwayat sendiri-sendiri untuk mengetahui itu baca Zainal Abidin dalam membangun negara Islam. Jika khalifah menurutnya telah mengandung arti ideologis, politis dan kenegaraan, maka darul Islam adalah kebalikannya. Tampaknya Zainal ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa negara Islam itu benar-benar ada seperti yang dicontohkan oleh Syiria, Turki dan Pakistan.

  C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, (Jakarta, Pustaka Utama Gravity, 1993), Cet. 3, h. 1

  Hal ini tergantung pada Umat Islam Indonesia apakah Indonesia harus bersyari’at Islam dengan tidak mengabaikan hak-hak agama minoritas yang diakui oleh bangsa ini, atau tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah dimodifikasi dengan faham barat, dan tuntutan kebutuhan yang sesuai dengan Indonesia.

  Mujar, h.33.

  Suyuti Pulungan yang mengutip pendapat  Ibrahim Hasan  dalam karyanya, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an, (Jakarta, Grafindo Persada,1994),.h. 97.